MAKASSAR, http//NewsPost.Web.ID, – Polemik mengenai penerbitan dokumen administrasi kependudukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sering kali memunculkan kerancuan pemahaman di tengah masyarakat, khususnya ketika terjadi pergantian atau pembebasan tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Sering muncul anggapan bahwa penerbitan dokumen dengan TTE otomatis terhenti atau tidak sah selama belum ada rekomendasi khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, jika ditelaah lebih dalam secara hukum administrasi negara, persoalan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan tidak dapat disederhanakan.
Prinsip Dasar Kewenangan
Pada prinsipnya, keabsahan sebuah tanda tangan elektronik ditentukan oleh status kewenangan pejabat yang menggunakannya pada saat dokumen diterbitkan, bukan semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya rekomendasi dari instansi pembina.
Artinya, selama seorang Kepala Dinas Dukcapil masih tercatat sebagai pejabat yang sah, belum ada keputusan pemberhentian yang berkekuatan hukum tetap, dan kewenangannya belum dicabut secara formal, maka penggunaan TTE oleh pejabat tersebut pada dasarnya masih dapat dibenarkan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila telah terbit Surat Keputusan (SK) yang sah mengenai pembebasan tugas, pemberhentian, atau penonaktifan, maka secara hukum kewenangan pejabat yang bersangkutan untuk menandatangani dokumen dinilai telah berakhir atau terhenti. Dalam kondisi demikian, proses administrasi harus segera dialihkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), atau pejabat definitif baru yang memiliki hak akses dan legitimasi penuh.
Posisi Rekomendasi Kemendagri
Dalam struktur pemerintahan, rekomendasi dari Kemendagri memang memiliki nilai strategis, mengingat jabatan Kepala Dinas Dukcapil berada di bawah pembinaan teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rekomendasi ini lazimnya diperlukan dalam proses administrasi kepegawaian, mulai dari tahap usulan, pertimbangan, hingga pelantikan.
Namun demikian, secara teknis yuridis, rekomendasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda dengan validitas penggunaan TTE. Rekomendasi adalah bagian dari prosedur birokrasi pengisian jabatan, sedangkan keabsahan TTE sangat bergantung pada bukti formal apakah pejabat tersebut masih memiliki hak dan wewenang pada saat penandatanganan dilakukan.
Aspek yang Perlu Diverifikasi
Untuk menilai apakah penerbitan dokumen menggunakan TTE telah dilakukan sesuai hukum, terdapat seberapa aspek krusial yang harus diperiksa secara menyeluruh:
1. Status Hukum Pejabat: Apakah telah ada keputusan resmi mengenai pembebasan tugas, pemberhentian, atau penonaktifan?
2. Efektivitas Waktu: Sejak kapan keputusan tersebut berlaku secara hukum dan diketahui oleh pihak terkait?
3. Pelimpahan Wewenang: Apakah telah ada penunjukan Plt., Plh., atau pejabat baru yang secara sah menggantikan tugas dan fungsi tersebut?
4. Pengelolaan Sertifikat: Apakah hak akses dan sertifikat elektronik telah dikelola, dinonaktifkan, atau dialihkan sesuai prosedur teknis?
5. Kesesuaian Regulasi: Apakah seluruh proses transisi tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang kependudukan, administrasi pemerintahan, serta aturan tentang tanda tangan elektronik?
Kesimpulan dan Catatan Jurnalistik
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah TTE bisa diterbitkan sebelum ada rekomendasi Kemendagri tidak bisa dijawab dengan "ya" atau "tidak" secara mutlak. Jawabannya sangat bergantung pada fakta lapangan dan dokumen resmi yang mengatur status pejabat pada saat itu.
Jika dikaitkan dengan kasus-kasus spesifik, misalnya yang berkembang di Kabupaten Soppeng maupun daerah lain, analisis hukum maupun pemberitaan yang akurat harus selalu berbasis pada bukti otentik. Hal ini mencakup salinan SK pembebasan tugas, surat penunjukan pejabat sementara, hingga keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun Kemendagri.
Tanpa dasar dokumen yang jelas, setiap kesimpulan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang merugikan berbagai pihak.
Dalam perspektif jurnalistik, pemberitaan mengenai persoalan ini wajib menjunjung tinggi asas verifikasi, akurasi, dan keberimbangan. Media harus memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak untuk menjelaskan posisi dan alasannya, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak hanya tajam dan mendalam, tetapi juga objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghormati asas praduga tak bersalah. (Tim.Redaksi)
