Soppeng, http//NewsPost.Web.ID, - Kebijakan pembebastugasan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menjadi perhatian publik. Berbagai tanggapan bermunculan dari kalangan masyarakat, tokoh pemerhati pemerintahan hingga lembaga swadaya masyarakat yang menilai perlu adanya penjelasan resmi terkait kebijakan tersebut.
Salah satu tanggapan datang dari Ketua Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (LIDIK), Gasali Makkaraka. Saat ditemui wartawan di Watansoppeng, Selasa (23/6/2026), Gasali mengaku mengikuti perkembangan yang terjadi dan menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi secara terbuka agar tidak menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut Gasali, perhatian publik saat ini tidak hanya tertuju pada kebijakan pembebastugasan sejumlah pejabat, tetapi juga pada kabar pengunduran diri Kepala Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja (Transduknaker) Kabupaten Soppeng, Andi Faisal.
Ia mengatakan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas terkait status pengunduran diri tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat saat ini adalah apakah pengunduran diri itu benar-benar atas kemauan sendiri atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya. Penjelasan resmi tentu sangat diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi,” ujar Gasali.
Gasali menilai selama menjabat sebagai Kepala Transduknaker, Andi Faisal dikenal cukup aktif menjalankan program pelayanan kepada masyarakat. Salah satu program yang dinilainya mendapat respons positif adalah pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki kartu identitas.
Melalui program tersebut, petugas melakukan perekaman data kependudukan langsung ke sekolah-sekolah sehingga para pelajar tidak perlu datang ke kantor pelayanan untuk melakukan perekaman.
Menurutnya, program seperti itu merupakan bentuk inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendekatkan layanan pemerintah kepada warga.
“Pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika ada inovasi yang mempermudah warga, tentu hal itu patut diapresiasi,” katanya.
Selain menyoroti kondisi di Transduknaker, Gasali juga memberikan perhatian terhadap pembebastugasan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Soppeng, Ir. Erman Asnawi, M.Si.
Ia mengaku mengenal Erman sejak lama dan mengetahui rekam jejak akademik maupun karier birokrasi yang bersangkutan. Menurutnya, Erman termasuk figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup dalam bidang yang dipimpinnya.
Gasali menuturkan bahwa selama memimpin sektor peternakan, perikanan dan kesehatan hewan, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat telah dijalankan. Karena itu, dirinya mengaku cukup terkejut ketika mengetahui adanya perubahan posisi yang terjadi.
“Saya mengenalnya sejak lama. Dari sisi akademik maupun pengalaman birokrasi, beliau memiliki kapasitas yang baik. Karena itu tentu banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait kebijakan yang diambil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gasali menekankan bahwa setiap kebijakan terkait mutasi, rotasi maupun pembebastugasan pejabat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, jabatan tertentu memiliki mekanisme khusus dalam proses pengangkatan maupun pemberhentiannya sehingga seluruh tahapan harus dijalankan secara profesional dan transparan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai alasan dan dasar kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Gasali mengaku mendengar adanya informasi mengenai dugaan aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah pegawai di lingkungan Transduknaker Soppeng. Meski belum memperoleh konfirmasi resmi terkait kabar tersebut, ia menilai hal itu perlu mendapat perhatian serius apabila benar terjadi.
“Jika memang ada persoalan internal yang berdampak pada pelayanan publik, tentu harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Menurut Gasali, stabilitas pelayanan pemerintahan harus tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kondusivitas birokrasi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Di akhir keterangannya, Gasali mengingatkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia menilai keputusan yang menyangkut pejabat publik seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap kebijakan tentu memiliki pertimbangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kebijakan itu dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda,” tegasnya.
Sementara itu, hingga informasi ini dihimpun, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait berbagai tanggapan yang berkembang setelah pembebastugasan sejumlah pejabat eselon II tersebut.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari pemerintah daerah guna memberikan kepastian terhadap berbagai pertanyaan yang muncul terkait dinamika birokrasi yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.
(Heru alias pettaduga. Redaksi)
