SOPPENG, http//NewsPost.Web.ID, – Program bantuan bibit bawang merah yang dialokasikan bagi petani di Dusun Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, kini menjadi sorotan publik. Sorotan yang berkembang tidak ditujukan untuk menolak keberadaan program pemerintah, melainkan tertuju pada minimnya informasi yang beredar di masyarakat terkait mekanisme penyaluran, penetapan penerima manfaat, hingga keterbukaan data penerima bantuan.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produksi hortikultura, bantuan benih dan bibit merupakan instrumen strategis untuk mendongkrak hasil panen, menekan biaya produksi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengingat program ini dibiayai melalui anggaran negara, pelaksanaannya diharapkan senantiasa memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tepat sasaran sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun redaksi dari Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lilirilau, Haji Hamsiar, disebutkan bahwa alokasi bantuan untuk wilayah tersebut mencapai sekitar 4 ton bibit bawang merah yang diperuntukkan bagi pengembangan areal tanam seluas 5 hektare.
Informasi awal yang diterima menyebutkan bahwa bantuan tersebut disalurkan melalui satu kelompok tani untuk kemudian didistribusikan kepada petani yang memenuhi persyaratan. Namun, hingga saat ini, rincian mengenai mekanisme teknis penyaluran, dasar penetapan calon penerima, serta daftar nama penerima manfaat dinilai belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
Kondisi minimnya kejelasan data tersebut memunculkan berbagai pertanyaan yang dinilai perlu segera dijawab. Warga berharap pihak penyelenggara program bersedia menyampaikan informasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi yang tidak perlu di tengah masyarakat.
"Kalau memang bantuan itu sudah ada, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana proses penyalurannya. Siapa yang menerima, berapa jumlah yang diterima, dan berdasarkan kriteria apa. Dengan data yang jelas dan terbuka, masyarakat tidak perlu berspekulasi atau menduga-duga," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, desakan akan keterbukaan informasi bukan bermaksud untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah. Justru, transparansi dinilai menjadi bentuk pengawasan publik yang positif untuk memastikan setiap program yang menggunakan uang negara berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat kepada yang berhak.
Menanggapi dinamika dan aspirasi yang berkembang tersebut, Kepala Bidang Humas dan Informasi DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, Rudiandi, angkat bicara. Ia meminta seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.
"Setiap program yang menggunakan dana publik harus dapat dijelaskan secara terbuka. Mulai dari tahap pendataan, penetapan kelompok tani, penyusunan daftar penerima, hingga distribusi di lapangan, semuanya harus jelas agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh," tegas Rudiandi.
Ia menegaskan bahwa tuntutan akan keterbukaan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menuduh pihak mana pun. Sebaliknya, transparansi justru dinilai menjadi bentuk perlindungan sekaligus bukti integritas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
"Kalau seluruh mekanisme memang sudah berjalan sesuai prosedur dan aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi. Justru keterbukaanlah yang akan menjadi bukti nyata bahwa program ini dijalankan secara profesional, bersih, dan akuntabel," tambahnya.
Rudiandi juga mengingatkan bahwa bantuan bibit bawang merah merupakan program yang sangat strategis. Karena bertujuan langsung meningkatkan produktivitas dan meringankan beban petani, ketepatan sasaran menjadi faktor penentu agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan adanya penyimpangan sebelum terdapat penjelasan resmi yang utuh. Sebaliknya, ia mendorong pemerintah desa, jajaran penyuluh pertanian, pengurus kelompok tani, hingga dinas teknis terkait untuk segera merespons dan memberikan klarifikasi yang dibutuhkan. (Tim)
