Makassar, 5 Februari 2026 —
Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Soppeng menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Jalan Bonto Lempangan, Makassar, Rabu (5/2/2026).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang tekanan publik menyusul laporan dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah dilayangkan ke Polda Sulawesi Selatan.
Massa aksi akhirnya diterima oleh jajaran Partai Golkar Sulsel. Lakma Wiyapa, selaku perwakilan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, turun langsung menemui demonstran. Di hadapan massa, ia membacakan pokok-pokok tuntutan yang disampaikan para pendemo dan secara resmi menerima surat pernyataan sikap serta permohonan evaluasi kader.
Lakma Wiyapa menyatakan bahwa surat tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan Partai Golkar sesuai mekanisme organisasi.
*Krisis Kepercayaan Publik*
Dalam pernyataan tertulis yang diserahkan, masyarakat Soppeng menegaskan bahwa aksi ini bukan reaksi spontan, melainkan akumulasi kegelisahan publik terhadap dinamika pemerintahan daerah yang dinilai telah berkembang menjadi krisis kepercayaan, baik terhadap Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun partai politik pengusungnya.
“Ini bukan isu kecil dan bukan isu musiman. Ini sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada marwah Partai Golkar di mata masyarakat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
*Bupati Disorot, Sikap Diam Dinilai Merugikan Partai*
Dalam surat itu, massa aksi secara terbuka menyoroti sikap Bupati Soppeng, H. Suardi Haseng, yang merupakan kader Partai Golkar. Ia dinilai publik tidak menunjukkan kepemimpinan politik yang menenangkan di tengah mencuatnya isu dugaan permintaan fee proyek, konflik antarpejabat daerah, serta kisruh politik yang berkepanjangan.
Sikap diam kepala daerah disebut memicu spekulasi luas dan menyeret citra Partai Golkar ke dalam pusaran persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ketika isu berkembang liar dan tidak dijawab dengan klarifikasi terbuka serta kepemimpinan moral, maka partai pengusung ikut menanggung dampaknya,” tulis pernyataan tersebut.
*Ketua DPRD Dinilai Tak Dilindungi*
Aksi ini juga menyoroti posisi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, yang juga kader Partai Golkar, yang dinilai berada dalam tekanan konflik dan mobilisasi massa secara berulang. Publik mempertanyakan sikap kepala daerah yang dinilai tidak menunjukkan pembelaan institusional terhadap sesama kader dan kehormatan partai.
Padahal secara historis dan politik, Ketua DPRD beserta keluarga besar Partai Golkar di daerah disebut memiliki peran signifikan dalam pemenangan Pilkada, termasuk mendukung penuh pencalonan dan kemenangan Bupati Soppeng saat ini.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi publik adanya ketimpangan sikap politik di internal Partai Golkar.
*Tidak Minta Intervensi Hukum*
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak meminta intervensi hukum dalam perkara yang melibatkan Ketua DPRD dan Kepala Bidang BKSDM. Namun, sebagai kepala daerah dan tokoh politik utama, Bupati Soppeng diharapkan hadir secara moral dan politik untuk menjadi penengah.
“Setidaknya melakukan telaah, menjaga harmoni sosial, dan meredam kegaduhan. Apalagi publik mengetahui bahwa tidak terdapat peristiwa penganiayaan sebagaimana isu yang dibangun,” demikian isi pernyataan tersebut.
*NU dan Muhammadiyah Turut Bersikap*
Dalam surat itu juga disebutkan bahwa dua organisasi keagamaan besar di Kabupaten Soppeng, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menyerukan agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah, beradab, dan bermartabat sesuai nilai adat dan budaya Soppeng.
Seruan tersebut dipandang sebagai cerminan kegelisahan moral masyarakat serta penegasan bahwa konflik yang terjadi telah melampaui batas administratif.
*Desakan Evaluasi hingga Sanksi Partai*
Dalam tuntutannya, masyarakat Soppeng secara resmi meminta DPP Partai Golkar untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sikap politik Bupati Soppeng;
2. Meninjau ulang dukungan politik Partai Golkar di Kabupaten Soppeng;
3. Menjatuhkan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian sebagai kader, apabila terbukti terjadi pelanggaran etika, disiplin partai, atau indikasi perbuatan yang mencederai nama baik partai dan merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar maupun dari Bupati Soppeng terkait tuntutan tersebut. (Red...)
