SOPPENG, NewsPost. Web. ID, — Misteri belum terbitnya surat edaran keseragaman harga pupuk subsidi di Kabupaten Soppeng akhirnya terjawab. Namun jawaban yang disampaikan Dinas Pertanian justru membuka ruang pertanyaan baru yang tak kalah penting: siapa sebenarnya yang mengawasi biaya tambahan yang dibebankan kepada petani?
Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan dan dipertanyakan oleh berbagai pihak, termasuk DPD LSM APKAN RI Kabupaten Soppeng, Dinas Pertanian memastikan surat edaran yang sebelumnya diwacanakan tidak akan diterbitkan. Alasannya, harga pupuk subsidi di tingkat kios resmi telah diatur dalam regulasi pemerintah pusat sehingga dianggap tidak lagi memerlukan aturan tambahan dari pemerintah daerah.
Secara administratif, alasan tersebut memang dapat dipahami. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi telah ditetapkan pemerintah dan wajib dipatuhi seluruh kios resmi.
Namun persoalan yang selama ini ramai diperbincangkan petani ternyata bukan semata-mata soal harga pupuk di kios.
Yang dipersoalkan adalah angka yang akhirnya harus dibayar petani saat pupuk sampai ke tangan mereka.
Di titik inilah polemik sesungguhnya bermula.
Harga Resmi Jelas, Biaya Tambahan Masih Menjadi Tanda Tanya
Dalam penjelasannya, Dinas Pertanian menyebut selisih harga yang terjadi di tingkat petani disebabkan oleh biaya transportasi atau biaya angkut dari kios pengecer menuju lokasi petani maupun kelompok tani.
Biaya tersebut, menurut Dinas Pertanian, tidak dapat diseragamkan karena dipengaruhi oleh jarak tempuh, kondisi wilayah, dan lokasi distribusi yang berbeda-beda.
Lebih jauh lagi, pemerintah menyatakan bahwa besaran biaya angkut diputuskan melalui rapat anggota kelompok tani.
Pernyataan itu sekaligus menggeser fokus perdebatan.
Jika selama ini perhatian publik tertuju pada harga pupuk subsidi, kini sorotan beralih pada mekanisme penetapan biaya angkut yang selama ini menjadi komponen tambahan dalam pembayaran pupuk oleh petani.
Pertanyaannya sederhana.
Apakah seluruh petani mengetahui secara rinci berapa biaya angkut yang dibebankan?
Apakah biaya tersebut memiliki dasar perhitungan yang jelas?
Dan apakah seluruh keputusan benar-benar lahir dari musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok tani?
Transparansi yang Belum Sepenuhnya Terjawab
Di atas kertas, mekanisme musyawarah kelompok tani terdengar ideal.
Namun realitas di lapangan tidak selalu sesederhana itu.
Tidak semua petani hadir dalam rapat kelompok. Tidak semua anggota memahami rincian biaya distribusi. Bahkan dalam sejumlah kasus, petani hanya mengetahui jumlah yang harus dibayar tanpa pernah melihat bagaimana angka tersebut dihitung.
Di sinilah muncul kebutuhan akan transparansi yang lebih kuat.
Sebab ketika pemerintah menyatakan biaya angkut merupakan hasil kesepakatan kelompok tani, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kesepakatan tersebut.
Apakah terdapat berita acara?
Apakah seluruh anggota menerima informasi yang sama?
Apakah ada standar kewajaran biaya angkut yang bisa dijadikan acuan?
Tanpa jawaban yang jelas, ruang spekulasi akan tetap terbuka.
Dan ketika ruang spekulasi membesar, kepercayaan petani terhadap sistem distribusi pupuk subsidi dapat ikut terkikis.
Surat Edaran Batal, Kepastian Informasi Tetap Ditunggu
Sebelumnya, DPD LSM APKAN RI Kabupaten Soppeng mendorong penerbitan surat edaran sebagai bentuk kepastian administratif agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara kios pengecer, kelompok tani, dan petani penerima pupuk subsidi.
Bagi APKAN RI, surat edaran bukan sekadar dokumen birokrasi, melainkan instrumen yang dapat menjadi rujukan bersama ketika muncul perbedaan persepsi di lapangan.
Kini, setelah Dinas Pertanian memastikan surat edaran tersebut tidak akan diterbitkan, tuntutan masyarakat bergeser pada aspek yang lebih substansial, yakni keterbukaan informasi mengenai seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada petani.
Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan petani bukan hanya penjelasan bahwa harga pupuk telah diatur pemerintah.
Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa setiap rupiah yang mereka keluarkan memiliki dasar yang jelas, diketahui bersama, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ujian Sesungguhnya Ada di Lapangan
Penjelasan Dinas Pertanian memang telah menjawab alasan mengapa surat edaran tidak diterbitkan.
Namun jawaban tersebut belum otomatis mengakhiri polemik.
Justru dari penjelasan itu muncul fakta bahwa persoalan utama kini berada pada tata kelola biaya distribusi yang selama ini berada di tingkat kelompok tani.
Karena itu, ujian sesungguhnya bukan lagi soal ada atau tidaknya surat edaran.
Ujian sesungguhnya adalah sejauh mana pemerintah daerah, kios pengecer, dan kelompok tani mampu memastikan bahwa seluruh proses distribusi pupuk subsidi berjalan terbuka, transparan, dan dapat diawasi oleh petani sebagai pihak yang paling berkepentingan.
Jika transparansi itu terbangun, polemik akan mereda dengan sendirinya.
Namun jika informasi mengenai biaya tambahan tetap kabur dan sulit diakses, maka pertanyaan yang selama ini muncul kemungkinan akan terus berulang setiap musim tanam.
Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya soal harga pupuk, melainkan kepercayaan petani terhadap sistem distribusi subsidi yang seharusnya hadir untuk meringankan beban mereka.
(Tim Redaksi)
