Berita: OPINI: Oleh: Arham MSI La Palellung, Ketua Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI)_
Tidak ada masyarakat yang menolak hadirnya sumber air baru. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, langkah Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencari sumber air baku melalui pembangunan sumur bor tentu patut diapresiasi.
Namun dalam pemerintahan yang demokratis, apresiasi tidak boleh menghentikan sikap kritis.
Pembangunan bukan hanya soal keberhasilan teknis. Pembangunan adalah soal memastikan keberhasilan itu benar-benar dirasakan masyarakat, dikelola dengan transparansi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemerintah menyebut sumur bor berhasil menghasilkan debit air di atas target. Secara teknis itu kabar baik. Tapi masyarakat tidak hidup dari angka statistik. Masyarakat menunggu: kapan air sampai ke rumah, kapan pelayanan terasa, kapan manfaat pembangunan hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya pada proses menemukan sumber daya. Tapi pada kemampuan pemerintah memastikan sumber daya itu menjadi pelayanan nyata.
Air yang keluar dari dalam tanah hanyalah awal pekerjaan besar. Yang lebih penting adalah bagaimana air itu dikelola, siapa yang menikmati manfaatnya, bagaimana sistem distribusinya, dan bagaimana pemerintah menjamin kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama.
*1. Air Bukan Sekadar Komoditas*
Persoalan air jauh lebih besar dari proyek infrastruktur. Air menyangkut hak dasar masyarakat. Karena itu, jika ada keterlibatan pihak ketiga atau investor dalam pengelolaan air, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka.
Publik berhak tahu: siapa yang terlibat, bagaimana bentuk kerja samanya, berapa nilai investasi, berapa lama masa kerja sama, bagaimana mekanisme pengelolaan, dan apa manfaat langsung maupun tidak langsung bagi Pemkab Soppeng dan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya tahu air berhasil ditemukan, tapi tidak tahu bagaimana nilai ekonominya dikelola. Semakin besar proyek menyangkut hajat hidup orang banyak, semakin besar pula kewajiban membuka informasi.
Transparansi bukan tanda lemah. Transparansi adalah bukti pemerintah yakin dengan kebijakannya.
*2. Jangan Biarkan Keberhasilan Hari Ini Jadi Masalah Masa Depan*
Pemerintah juga mendorong program pompanisasi sumur bor untuk pertanian. Tujuannya baik: meningkatkan produktivitas dan ekonomi warga.
Tapi pengambilan air tanah dalam skala besar harus berbasis kajian serius. Apakah program ini sudah berdasarkan kajian kondisi air tanah Soppeng? Bagaimana kapasitas sumber air menopang eksploitasi jangka panjang? Bagaimana strategi konservasinya agar kebutuhan hari ini tidak menjadi beban generasi mendatang?
Pembangunan yang baik tidak hanya bertanya "apa yang bisa kita bangun hari ini", tapi juga "apa dampaknya 20-30 tahun ke depan". Banyak daerah tidak gagal karena tidak punya program. Mereka gagal karena program berjalan tanpa tata kelola kuat.
*3. Bangun Kepercayaan di Atas Keterbukaan*
Pemerintah sering tergoda menjadikan keberhasilan awal sebagai pencapaian akhir. Padahal dalam pelayanan publik, keberhasilan bukan ketika pemerintah selesai bekerja. Keberhasilan adalah ketika masyarakat mulai merasakan hasilnya.
Sumur bor bukan hanya soal mengebor tanah. Ini ujian apakah pemerintah mampu mengelola kepercayaan rakyat. Ini cermin bagaimana pemerintahan mengelola kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pertanyaan kuncinya bukan hanya "apakah air berhasil ditemukan", tapi "apakah pemerintah memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan merasakan manfaatnya". Apakah manfaat pembangunan tidak berhenti di laporan administrasi?
Masyarakat hari ini semakin cerdas. Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar kabar program berjalan.
Sebagai Ketua LHI, saya mendukung setiap kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Tapi dukungan tidak berarti menutup mata dari kewajiban transparansi dan tanggung jawab.
Mencari air butuh kedalaman tanah. Membangun kepercayaan butuh kedalaman tata kelola.
Bupati Suwardi Haseng tidak cukup memastikan air ditemukan. Tantangan berikutnya: memastikan air dikelola transparan, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata. Sebab dalam pemerintahan, keberhasilan tidak diuji dari apa yang terlihat di depan kamera, tapi dari apa yang dirasakan rakyat setelahnya.
SOPPENG, Redaksi http://NEWSPOST.WEB.ID menerima surat Hak Jawab dari [Nama Jabatan/Instansi] terkait opini "Ketika Air Berhasil Ditemukan, Pemerintahan Suwardi Haseng Diuji..." yang tayang.[tanggal]
Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No 40/1999, kami memuat tanggapan tersebut secara utuh tanpa mengurangi substansi.
Hak Jawab dari Pemkab - data, fakta, penjelasan program, rencana distribusi air, hasil kajian, dll]
Redaksi mempersilakan narasumber opini untuk menanggapi kembali jika diperlukan. Diskusi publik yang sehat dan berbasis data adalah tujuan kami.
_Demikian Hak Jawab ini kami sampaikan untuk melengkapi informasi kepada pembaca._
*Redaksi:* _NEWSPOST.WEB.ID terbuka 24 jam untuk hak jawab, koreksi, maupun data tambahan dari pihak terkait._
_SOPPENG, http://NEWSPOST.WEB.ID - Red_
