Teuku Yudhistira: PLTU Jawa pakai LRC, bukan MRC. Skema pembayaran sub-holding hambat pasokan
*Jakarta, http://NEWSPOST.WEB.ID* – Langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menggandeng BIN dan Kejaksaan Agung untuk menelusuri dugaan kejanggalan stok batubara PLN hingga pemadaman bergilir di Jawa-Kalimantan, mendapat apresiasi dari elemen masyarakat.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri/Kornas Re-LUN, Teuku Yudhistira, yang sejak awal menyoroti kasus ini, menyampaikan masukan kepada tim penyelidik.
"Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN minta batubara kalori 5.000 atau MRC. Padahal di Jawa yang banyak berdiri PLTU LRC. PLTU bagian program 10.000 MW kan LRC semua," beber Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat 26/6/2026.
"Masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik tidak jelas," imbuhnya.
Yudhistira juga menyampaikan, faktor lain yang menghambat pasokan batubara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit. "Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding, ini yang membuat prosesnya panjang," ucapnya.
Namun di balik itu, Yudhistira mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara agar lebih jeli. Ia juga menyoroti pernyataan Dirut PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya yang menyebut sejumlah PLTU di Jawa terhambat karena stok batubara MRC menipis, seperti PLTU Pelabuhan Ratu, Suralaya, Paiton, Rembang, Pacitan, dll.
"Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia bilang MRC yang tidak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya, sebagian besar cukup pakai LRC karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang didesain pakai LRC," kecamnya saat dikonfirmasi Senin 22/6/2026.
Yudhistira juga menyinggung blackout Sumatera sebelumnya dan menilai sistem kelistrikan 5 tahun terakhir kurang produktif. "Yang jalan justru project-project yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti project AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM," ungkapnya.
Ia meminta kasus ini dituntaskan karena disebutnya dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan. "Copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya," tegas Yudhis.
_Reporter: Tim Nasional_
_Salam Satu Pena ✒ Hati Lembut ❤️ Berita berdasarkan pernyataan narasumber. Hak jawab terbuka_
