• Jelajahi

    Copyright © NEWS POST | BERITA HARI INI TERKINI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    DIDUGA PT.Waskita SALING TUNJUK, UPAH PEKERJA LOKAL SEKOLAH RAKYAT SOPPENG BELUM DIBAYAR, Ketua LSM SIDIK Desak

    NewsPost
    Kamis, 19 November 2026, 14:56 WIB Last Updated 2026-11-19T07:56:50Z

      

     SOPPENG, - Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng di Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, kembali menuai sorotan tajam.


    Bukan hanya soal penyelesaian pekerjaan yang molor, tapi juga soal nasib pekerja lokal yang dikabarkan belum menerima upah atas pekerjaan yang sudah mereka kerjakan.


    Sejumlah pekerja lokal dan kontraktor lokal Soppeng mengeluh upah belum dibayar. Mereka menyebut pembayaran macet karena dana dari PT Waskita selaku pelaksana proyek belum dicairkan.


    Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (SIDIK), *Mahmud Cambang*, didampingi sejumlah wartawan, Ketua PWI Soppeng *A. Jumawi*, serta elemen LSM dan masyarakat, mendatangi pihak PT Waskita, Rabu (18/11/2026).


    Turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.


    Kunjungan kedua ini dilakukan Rabu, 18 November 2026. Sebelumnya, Mahmud sudah pernah datang pada awal Oktober 2026 dengan persoalan yang sama.


    Di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng, Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.


    Karena pekerja adalah masyarakat kecil yang punya keluarga dan kebutuhan hidup. Hak mereka tidak boleh terabaikan.


    > "Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang bekerja. Mereka punya keluarga dan kebutuhan hidup. Jangan sampai hak mereka terabaikan," tegas Mahmud Cambang.


    Saat rombongan tiba, mereka lebih dulu menemui staf Waskita yang akrab disapa Pak Tomo. Yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui persoalan keuangan karena hanya bertugas sebagai staf. Ia juga menyampaikan bagian keuangan dan pimpinan wilayah belum berada di tempat.


    Beberapa saat kemudian, Koordinator Wilayah (Korwil) Waskita, *Poernomo*, datang dan menerima rombongan.


    Soal keterlambatan pembangunan, Poernomo mengarahkan agar dikonfirmasi ke PUPR Provinsi Sulawesi Selatan.


    > "Silakan konfirmasi ke PUPR Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Aswar Anas selaku PPK. Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan," ungkap Poernomo.


    Soal upah pekerja, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia juga meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita menunjukkan legalitas perusahaannya.


    Namun dalam pertemuan itu terungkap adanya pembicaraan antara pihak Waskita dengan salah satu kontraktor lokal. Pembayaran disebut dijanjikan akan direalisasikan pada *28 November 2026*.


    Menanggapi janji itu, Mahmud menegaskan akan mengawal sampai tuntas.


    > "Apabila sampai tanggal yang dijanjikan pembayaran belum direalisasikan, kami akan mengerahkan massa lebih besar untuk memperjuangkan hak para pekerja," tegas Mahmud.


    *Ketua PWI Soppeng: Uang Rakyat, Publik Berhak Tahu*


    Ketua PWI Kabupaten Soppeng, *Jumawi*, mempertanyakan keterbukaan informasi pihak Waskita kepada wartawan maupun masyarakat.


    Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib transparan. Publik berhak mengetahui progres pekerjaan dan penyelesaian proyek.


    Ia juga menyayangkan upaya wartawan yang disebut tidak mendapat respons ketika menghubungi pihak Waskita untuk konfirmasi. Bahkan terdapat dugaan nomor WhatsApp wartawan diblokir.


    > "Publik berhak mengetahui progres pembangunan Sekolah Rakyat ini. Ini menggunakan uang rakyat, sehingga masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas," tegas Jumawi.


    Ia meminta Waskita membuka ruang komunikasi dengan media dan tidak menutup akses informasi.


    Jumawi berharap pembangunan Sekolah Rakyat segera dirampungkan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya para siswa yang nantinya akan menempati fasilitas pendidikan tersebut dengan aman dan nyaman.


    Hingga berita ini diturunkan, pihak PUPR Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPK belum berhasil dikonfirmasi terkait pernyataan pihak Waskita.


    *Tim Redaksi*

    *Salam Satu Pena ✍️ PD IWO Soppeng*

    (Red Pettaduga)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini