SOPPENG - Penggunaan anggaran negara dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026 di SD Negeri 88 Lonrong, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, menjadi perhatian Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN).
Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, proyek revitalisasi SDN 88 Lonrong memperoleh bantuan pemerintah sebesar *Rp839.058.272*, bersumber dari *APBN TA 2026*. Pelaksana kegiatan adalah *Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)*.
Besarnya anggaran itu dinilai harus dibarengi pengawasan ketat, transparansi, dan keterbukaan di seluruh tahapan pekerjaan. Jangan sampai program yang ditujukan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menjadi celah bagi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua LPKN Kabupaten Soppeng, *Alfred Surya Putra Pandu'u*, meminta pengawasan tidak hanya sebatas formalitas administrasi, tetapi benar-benar dilakukan langsung dan menyeluruh.
Salah satu yang perlu mendapat perhatian serius adalah potensi keterlibatan pihak ketiga di balik layar yang diduga dapat mengambil alih kendali pelaksanaan kegiatan, meskipun secara administrasi pekerjaan dilaksanakan secara swakelola melalui P2SP.
> "Jangan sampai panitia hanya dijadikan nama dan tameng administrasi, sementara pengendalian pekerjaan, pengaturan material, tenaga kerja hingga penggunaan anggaran justru dikendalikan pihak lain demi keuntungan kelompok tertentu," tegas LPKN.
LPKN mengingatkan, apabila terdapat pihak luar yang ikut mengendalikan pekerjaan, maka peran, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak harus diperjelas. Jangan sampai mekanisme swakelola hanya menjadi formalitas, sementara praktik di lapangan justru menyimpang dari tujuan program.
*Pengawasan Jangan Tunggu Ada Masalah*
LPKN meminta instansi terkait, termasuk aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum (APH), tidak menunggu munculnya persoalan atau laporan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan.
Pengawasan perlu diarahkan pada kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan dan RAB, kualitas material, volume pekerjaan, pembayaran upah pekerja, keterlibatan masyarakat, serta transparansi pengelolaan dana bantuan.
Sebab, anggaran sebesar Rp839 juta bukanlah jumlah kecil. Setiap rupiah dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi dunia pendidikan, khususnya peserta didik di SDN 88 Lonrong.
> "Uang negara harus kembali kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi keuntungan segelintir orang. Kami meminta seluruh proses pelaksanaan kegiatan ini diawasi secara ketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan," tegas LPKN, Kamis (19/11/2026).
LPKN berharap revitalisasi SDN 88 Lonrong berjalan sesuai petunjuk teknis, mengutamakan kualitas bangunan, serta melibatkan masyarakat sebagaimana semangat program revitalisasi satuan pendidikan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari pihak P2SP maupun pihak sekolah terkait mekanisme pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. (Tim)








