• Jelajahi

    Copyright © NEWS POST | BERITA HARI INI TERKINI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Revitalisasi SDN 7 Salotungo Rp2,1 Miliar, LPKN Soppeng: Pengawasan Jangan Kendor Sampai Tuntas

    NewsPost
    Rabu, 11 November 2026, 16:20 WIB Last Updated 2026-11-11T09:35:46Z

      

     SOPPENG, http://NewsPost.web.id, - Proyek revitalisasi gedung SD Negeri 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng, dengan anggaran lebih dari Rp2,1 miliar menjadi perhatian serius Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng. LPKN menegaskan pengawasan tidak boleh melemah meski sorotan pemberitaan mulai mereda.


     Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah

     SD Negeri 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

     Rabu, 11 November 2026, pengawasan diminta berjalan sejak pelaksanaan hingga pekerjaan selesai dan dipertanggungjawabkan

     Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu'u, pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), instansi teknis, pengawas, dan Aparat Penegak Hukum (APH)


     Anggaran besar dari uang negara harus menghasilkan bangunan berkualitas, aman dan nyaman bagi peserta didik, serta mencegah penyimpangan anggaran, spesifikasi material, dan kualitas fisik bangunan


     Dengan pengawasan maksimal, keterbukaan informasi progres, dan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan, bukan sekadar formalitas


    Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, nilai bantuan revitalisasi tersebut sebesar Rp2.127.447.589, bersumber dari APBN Tahun 2026.


    Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu'u, meminta semua pihak terkait tidak lengah. Proyek ini sebelumnya sempat menjadi sorotan dan ramai diberitakan sejumlah media online di Soppeng, sehingga kritik tersebut menjadi catatan penting agar pelaksanaan mendapat perhatian serius.


    "Jangan sampai ketika pemberitaan sudah reda, pengawasan juga ikut melemah. Justru proyek dengan anggaran miliaran rupiah seperti ini harus terus dipantau sampai pekerjaan benar-benar selesai dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," tegas Alfred, Rabu (11/11/2026).


    Ia meminta instansi teknis, pihak pengawas, dan APH tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Tujuannya mengantisipasi potensi penyimpangan, baik dalam penggunaan anggaran, spesifikasi material, maupun kualitas fisik bangunan.


    Menurut Alfred, program revitalisasi sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Jangan sampai program yang menggunakan uang negara justru menyisakan persoalan akibat lemahnya pengawasan.


    LPKN Soppeng juga mendorong keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui progres pembangunan dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan anggaran yang dialokasikan.


    "Uang yang digunakan adalah uang negara. Maka setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pengawasan dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas atau menunggu munculnya persoalan baru setelah proyek selesai," tutupnya.


    LPKN Soppeng menegaskan akan terus mencermati pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 7 Salotungo sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.


    *(Tim Redaksi)*


    *PD IWO Soppeng - Tajam, Terpercaya, Membenci Kebohongan*

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini