.jpg)
Soppeng, newspost. web. id, – Satu tahun pemerintahan Bupati Soppeng Suwardi Baseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle telah berjalan. Berbagai media memberitakan sejumlah capaian dengan nada apresiatif: program terlaksana, kegiatan berjalan, serta berbagai seremoni terselenggara. Pemerintahan terlihat aktif, dinamis, dan penuh agenda.
Namun dalam sistem demokrasi yang sehat, pujian saja tidaklah cukup. Pemerintahan bukan hanya soal pencitraan dan seremoni, melainkan tentang sejauh mana dampak nyata dirasakan langsung oleh masyarakat.
Beberapa pertanyaan mendasar pun patut diajukan sebagai bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan:
Apakah daya beli masyarakat benar-benar mengalami peningkatan?
Apakah lapangan kerja bertambah secara signifikan?
Apakah pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan?
Apakah petani dan pelaku UMKM telah merasakan perubahan konkret?
Apakah suara legislatif sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah telah didengar sebagai penyambung aspirasi rakyat?
Apakah hasil reses anggota DPRD telah terakomodasi dalam RKA masing-masing SKPD?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting disampaikan demi memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang berpihak pada rakyat.
Anggota Fraksi PDIP menegaskan, kritik bukanlah bentuk kebencian. Kritik adalah wujud kecintaan terhadap daerah. Ibarat sebuah perjalanan besar yang membawa kurang lebih 180 ribu masyarakat Soppeng sebagai “penumpang”, pemerintah sebagai “pengemudi” tentu membutuhkan navigator agar perjalanan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai dengan selamat.
Media dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan memiliki keberanian moral untuk menyampaikan catatan dan evaluasi, agar pemerintahan tidak terjebak dalam zona nyaman.
Diakui, dalam satu tahun kepemimpinan ini terdapat sejumlah langkah baik yang patut diapresiasi. Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
Dalam sektor kesehatan, pengelolaan rumah sakit dan puskesmas, termasuk ketersediaan serta penunjang tenaga medis, perlu menjadi prioritas. Sementara di sektor pendidikan, masih terdapat sekolah yang membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB) dan fasilitas belajar mengajar yang memadai.
Selain itu, masih ditemukan sejumlah Sekolah Dasar yang dipimpin oleh kepala sekolah berstatus PLT maupun PLH dalam waktu yang relatif lama. Kondisi ini berpotensi berdampak pada kurang optimalnya kepemimpinan sekolah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi kepemimpinan memadai melalui mekanisme BCKS.
Tidak kalah penting adalah konsistensi realisasi program, pemerataan pembangunan desa, serta transparansi anggaran di setiap kecamatan. Pembangunan harus dirasakan merata, tidak timpang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Komunikasi publik yang terbuka terhadap aspirasi dan perbedaan pendapat juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Perlu diingat, pemimpin yang kuat bukanlah mereka yang hanya menerima pujian, melainkan yang siap mendengar suara berbeda. Demokrasi bukan ruang gema pujian, tetapi ruang dialog dan perbaikan berkelanjutan.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, diharapkan momentum evaluasi menyeluruh dapat dilakukan—bukan sekadar memperbanyak kegiatan, tetapi memperdalam kualitas dan dampaknya bagi masyarakat Soppeng.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak menilai dari baliho dan pemberitaan, melainkan dari perubahan nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Wassalam,
Wassalam IdolARDI
Editor Rudi
Penanggung Jawab Redaksi : Harus, S
