Soppeng, news post. web. id, — Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan pengadaan mobil mewah merek Lexus senilai sekitar Rp2,181.000.000 miliar yang bersumber dari APBD.
Pengadaan tersebut muncul di tengah penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2025, yang sebelumnya diklaim pemerintah daerah disebabkan oleh keterbatasan anggaran.Rabu, 11 Februari 2026.
Ketua LSM Lembaga Pemantau Keuangan Negara (LPKN) Soppeng, Alfred, menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.
Menurutnya, alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran yang dijadikan dasar penundaan Pilkades bertolak belakang dengan kebijakan belanja kendaraan dinas mewah bernilai miliaran rupiah.
“Jika benar anggaran menjadi alasan utama penundaan Pilkades, maka pengadaan mobil mewah ini jelas menimbulkan kecurigaan publik. Kebijakan tersebut patut dipertanyakan,” tegas Alfred.
Penundaan Pilkades dinilai tidak hanya berdampak pada roda pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi menghambat hak demokrasi masyarakat desa. Sementara itu, pengadaan kendaraan mewah justru memunculkan kesan kuat bahwa prioritas penggunaan anggaran daerah tidak berpihak pada kepentingan publik.
Lebih lanjut, Alfred menyebut pengadaan kendaraan dinas tersebut diduga menyalahi Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran tahun 2025, serta bertentangan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengatur pembatasan pengadaan kendaraan dinas mewah oleh pemerintah daerah.
Sejumlah pihak pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh atas dugaan pengadaan tersebut, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Soppeng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengadaan mobil mewah maupun penundaan pelaksanaan Pilkades serentak 2025. (H.R, S. Redaksi)
