SOPPENG, http//NewsPost.Web.ID, – Pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo menjadi perhatian sejumlah kalangan. Kali ini, sorotan datang dari Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08 yang meminta agar pelaksanaan proyek infrastruktur strategis tersebut dilakukan secara transparan, berkualitas, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Koordinator Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08, Juansyah, S.H., menegaskan bahwa Jalan Trans Sulawesi merupakan jalur vital yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurutnya, karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara, maka pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis, maupun hukum.
> "Setiap proyek yang dibiayai oleh uang rakyat harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai spesifikasi. Masyarakat berhak mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik semata," ujar Juansyah.
Kualitas Pekerjaan Menjadi Perhatian
LSM GARDA 08 menilai pengawasan terhadap proyek infrastruktur harus dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga masa pemeliharaan.
Menurut Juansyah, kualitas pekerjaan jalan menjadi aspek yang sangat penting mengingat ruas tersebut merupakan salah satu jalur utama yang setiap hari dilalui kendaraan dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dari kualitas hasil yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang sesuai dengan perencanaan teknis.
> "Jangan sampai masyarakat baru menikmati jalan yang dibangun beberapa bulan, lalu muncul kerusakan yang menimbulkan pertanyaan publik. Karena itu pengawasan mutu pekerjaan harus menjadi prioritas," tegasnya.
Transparansi dan Pengawasan Publik
Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08 juga menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, masa pelaksanaan, sumber anggaran, serta progres pekerjaan yang sedang berlangsung.
Keterbukaan tersebut dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi yang tidak diperlukan.
> "Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan. Pengawasan adalah bagian dari upaya memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Infrastruktur Harus Memberikan Manfaat Nyata
Juansyah menambahkan bahwa pembangunan Jalan Trans Sulawesi memiliki nilai strategis karena menjadi urat nadi konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan.
Karena itu, pemerintah, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan seluruh pihak terkait diharapkan memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia juga mendorong aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan monitoring secara berkala guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga.
> "Masyarakat tentu berharap jalan yang dibangun dengan anggaran besar dapat memberikan manfaat maksimal, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperlancar distribusi ekonomi, dan bertahan sesuai umur rencana konstruksinya," ujarnya.
Pada akhirnya, sorotan terhadap proyek Jalan Trans Sulawesi ruas Soppeng–Wajo tidak boleh dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepentingan publik.
Reporter: Tim Liputan
