BONE, NewsPost. Web. ID, — Perjalanan Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (7/6/2026), harus tertunda setelah tiket penyeberangan yang hendak digunakannya di Pelabuhan Bajoe dilaporkan telah habis terjual.
Peristiwa tersebut mungkin bukan yang pertama terjadi di salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di kawasan timur Indonesia itu. Namun, pengalaman yang dialami Jamaluddin kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyebaran informasi ketersediaan tiket kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan melalui jalur Bajoe–Kolaka.
Menurut Jamaluddin, dirinya baru mengetahui bahwa tiket keberangkatan yang dituju telah habis setelah tiba di kawasan pelabuhan. Kondisi itu membuat rencana perjalanan harus disesuaikan dengan jadwal keberangkatan berikutnya.
"Kami memahami bahwa jumlah penumpang bisa meningkat sewaktu-waktu. Namun masyarakat juga membutuhkan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses terkait kuota tiket agar tidak mengalami kendala ketika sudah berada di pelabuhan," ujarnya.
Lintasan Bajoe–Kolaka selama ini menjadi urat nadi transportasi laut yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Setiap hari, ribuan penumpang serta ratusan kendaraan roda dua, roda empat hingga kendaraan logistik memanfaatkan jalur tersebut untuk berbagai kepentingan, mulai dari aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan hingga urusan keluarga.
Tingginya mobilitas itu membuat permintaan tiket sering kali melonjak, terutama pada akhir pekan, masa libur panjang, maupun momen tertentu ketika arus perjalanan meningkat. Dalam kondisi seperti itu, kuota keberangkatan kapal dapat terisi lebih cepat dibanding hari-hari normal.
Meski demikian, habisnya tiket tidak selalu mencerminkan adanya persoalan dalam pelayanan. Faktor tingginya jumlah pemesanan, kapasitas kapal yang terbatas, perubahan jadwal operasional, hingga pola pembelian tiket secara daring dapat menjadi penyebab kuota tertentu cepat terpenuhi.
Karena itu, diperlukan penjelasan yang komprehensif dari pihak operator penyeberangan maupun pengelola pelabuhan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang sebenarnya.
Di sisi lain, pengalaman yang dialami Jamaluddin dinilai dapat menjadi masukan bagi penyelenggara layanan transportasi penyeberangan untuk terus memperkuat sistem informasi publik. Ketersediaan data kuota secara real time, kemudahan akses informasi jadwal keberangkatan, hingga pemberitahuan dini terkait kepadatan penumpang menjadi aspek yang semakin penting di era digital.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata tiket yang habis, melainkan bagaimana masyarakat dapat mengetahui kondisi tersebut lebih awal sehingga dapat menyesuaikan rencana perjalanan tanpa harus mengalami kerugian waktu maupun biaya.
"Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian informasi. Jika kuota sudah hampir penuh atau bahkan habis, informasi itu sebaiknya bisa diketahui lebih cepat sehingga penumpang memiliki alternatif lain sebelum berangkat ke pelabuhan," katanya.
Sejumlah pengguna jasa penyeberangan yang ditemui di kawasan Pelabuhan Bajoe juga mengakui bahwa informasi mengenai ketersediaan tiket menjadi kebutuhan penting, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan mendadak atau memiliki jadwal yang ketat.
Pelabuhan Bajoe sendiri selama bertahun-tahun telah menjadi simpul strategis transportasi antarpulau di wilayah timur Indonesia. Selain melayani mobilitas masyarakat, pelabuhan tersebut berperan besar dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi antarprovinsi.
Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan jumlah armada dan kapasitas angkut, tetapi juga menyangkut kemudahan akses informasi bagi masyarakat sebagai pengguna jasa.
Peristiwa yang dialami Ketua DPD APKAN RI Soppeng tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, transparansi informasi dan kepastian layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan transportasi publik yang efektif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Pimpinan Redaksi: Harus, S (Pettaduga)
Editor: Rudi
Laporan Ketua DPD AKAN RI
