MOROWALI, newspost. web. id, — Pekerjaan jembatan jalan tani di Desa Woomparigi menuai kritik dari masyarakat tani dan sejumlah jurnalis. Proyek yang dibiayai melalui anggaran pemerintah itu dinilai dikerjakan asal jadi dan belum sepenuhnya tuntas, meski disebut-sebut telah dilakukan pencairan anggaran secara penuh.
Warga pengguna akses jembatan menyayangkan kualitas pekerjaan yang dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebut anggaran pembangunan jembatan tani tersebut berkisar Rp 100 jutaan.
“Kalau anggarannya miliaran, mungkin kami masih bisa memahami. Tapi ini disebut Rp 100 jutaan, namun hasilnya seperti ini,” ujar salah seorang warga yang rutin melintas.
Sejumlah pihak mempertanyakan proses pengawasan teknis oleh OPD terkait, mengingat proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN semestinya melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sesuai standar teknis konstruksi.
Sorotan juga mengarah pada dugaan pencairan anggaran yang disebut telah mencapai 100 persen kepada pihak kontraktor, sementara di lapangan pekerjaan dinilai belum rampung. Jika benar demikian, mekanisme pembayaran dan progres fisik proyek menjadi perhatian publik.
Secara regulatif, pengelolaan keuangan negara dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran harus sesuai dengan capaian pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yang mengharuskan adanya kesesuaian antara progres fisik dan pembayaran termin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari pihak PUPR terkait progres aktual pekerjaan, mekanisme pencairan dana, maupun hasil pengawasan teknis di lapangan. Masyarakat berharap ada audit terbuka dan evaluasi menyeluruh guna memastikan kualitas pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai spesifikasi dan anggaran.
Bagi petani Desa Woomparigi, jembatan itu bukan sekadar proyek. Ia adalah akses distribusi hasil panen dan penopang aktivitas ekonomi harian. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tak bisa ditunda. (Pettaduga.Redaksi)
