SOPPENG, NewsPost – Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, menyoroti dugaan ketidaksesuaian mekanisme distribusi pupuk subsidi di wilayah Ganra. Ia mendesak aparat berwenang segera turun lapangan untuk mengusut tuntas agar hak petani tidak tergerus dan tidak menimbulkan beban tambahan.
Menurut Jamaluddin, distribusi pupuk subsidi yang merupakan hak dasar petani, diduga tidak berjalan sesuai prosedur. Kondisi ini berpotensi merugikan petani, baik dari sisi ketersediaan maupun harga yang diterima di lapangan.
"Jangan biarkan hak petani tergerus. Pupuk subsidi itu nyawa tanaman dan masa depan panen warga. Kalau mekanismenya tidak sesuai, petani yang menanggung beban tambahan," tegas Jamaluddin, Senin.
Ia meminta Dinas Pertanian, Pengawas Pupuk, hingga Aparat Penegak Hukum segera melakukan pengecekan dan pengawasan langsung ke lapangan, khususnya di Kecamatan Ganra. Turun pantau, dengar langsung keluhan petani, dan pastikan setiap karung pupuk subsidi sampai ke tangan yang berhak sesuai HET.
DPD APKAN RI Soppeng menegaskan, pengawasan ketat bukan untuk mencari siapa salah, tapi untuk menjaga amanah negara. Petani Soppeng berhak dapat pupuk tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Berita ini kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sosial. Kami berharap pejabat berwenang segera turun lapangan. Karena setiap hari keterlambatan, adalah hari kering bagi sawah petani.
Editor: Rudi
Pimpinan Redaksi : Harus, S alias Pettaduga
