SOPPENG, http://NewsPost.web.id* – Krisis air bersih PDAM di Kabupaten Soppeng semakin meluas. Selain warga Tonronge Takalala, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, keluhan serupa kini datang dari beberapa desa di Kecamatan Lilirilau.
Berdasarkan laporan Pimpinan Redaksi Breaking http://NewsPost.ID, gangguan distribusi air bersih PDAM juga dirasakan warga mulai dari Desa Tetewatu, Desa Abanuang Dusun Peppae Saleng, hingga Desa Palangiseng Dusun Togora.
Warga Tonronge Takalala sebelumnya mengeluhkan aliran air PDAM yang sudah terhenti selama kurang lebih dua bulan. Akibatnya, aktivitas rumah tangga dan usaha kecil terganggu. Warga juga mengaku tetap menerima tagihan meski air tidak mengalir. Keluhan ini memicu reaksi publik di ruang komentar grup Facebook BKKS.
Anggota DPRD Soppeng Fraksi PDIP, Ardi Doma, turut mengingatkan Pemerintah Daerah melalui komentar publik agar segera menindaklanjuti janji program air bersih yang masuk dalam 19 program unggulan Bupati terpilih.
_"Belum lagi janji politik bupati terpilih dari 19 program unggulan urutan 14 yaitu Air bersih terjamin di kota Watansoppeng,"_ tulis Ardi Doma.
Pernyataan tersebut memperkuat desakan warga agar pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan tanggapan. Akun Senju Bra mempertanyakan kinerja direksi PDAM yang dinilai gagal memberikan layanan dasar. Akun Irwan Ahmad Jaya menyoroti prioritas anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan air bersih warga. Sementara warga bernama Andi mengusulkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembuatan sumur bor serta optimalisasi sumber air baku seperti Sungai Citta, Sungai Lawo, dan Danau Tempe sebagai solusi jangka pendek.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Direktur Utama PDAM Soppeng, Bupati Soppeng, maupun pimpinan DPRD Soppeng terkait keluhan warga dan pengingat dari anggota DPRD tersebut.
Perlu diluruskan, http://NewsPost.web.id belum melayangkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait. Pemberitaan ini disusun berdasarkan komentar publik yang dapat diakses semua pihak, sebagai bentuk transparansi dan fungsi kontrol sosial media sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Redaksi http://NewsPost.web.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Daerah, PDAM Soppeng, dan pihak terkait lainnya.
