'
SOPPENG, http://NEWSPOST.ID* – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang diklaim mencapai 9,39 persen di era Bupati Suwardi Haseng memicu diskusi publik. Di tengah apresiasi atas capaian tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah pertumbuhan itu sudah dirasakan merata oleh masyarakat kecil?
Pertanyaan itu disampaikan Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA sekaligus Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia LHI, Arham MSi La Palellung, Senin 15/6/2026.
Arham mengapresiasi setiap capaian pembangunan yang benar-benar dirasakan warga. Namun ia mengingatkan, dalam negara demokrasi, pembangunan tidak cukup diukur dari pujian media.
“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar dampaknya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
*Pertumbuhan Tinggi vs Pemerataan*
Angka 9,39 persen memang mengesankan. Tapi Arham melempar sederet pertanyaan kritis: Apakah pedagang kecil merasakan peningkatan pendapatan? Apakah UMKM dapat kemudahan usaha? Apakah petani dapat nilai tambah lebih baik? Apakah lapangan kerja makin terbuka?
“Atau pertumbuhan itu hanya jadi angka statistik indah di atas kertas tapi belum hadir dalam kehidupan sehari-hari?” katanya.
Ia menegaskan pertumbuhan dan pemerataan adalah dua hal berbeda. Daerah bisa tumbuh, tapi ketimpangan tetap ada jika manfaatnya tak menjangkau masyarakat luas.
*Penataan Kota: Jangan Pindah Masalah*
Sorotan juga diarahkan ke agenda penataan kota. Mulai dari relokasi pedagang Masjid Raya Darussalam, penertiban PKL Taman Kalong, hingga wacana penataan ulang Pusper.
Arham menyatakan mendukung penataan demi kota tertib dan nyaman. Tapi ia menekankan satu prinsip: “Jangan meniadakan jika belum mampu mengadakan.”
“Jika pedagang direlokasi, lokasi baru harus benar-benar siap. Jika UMKM dipindahkan, akses pasar harus dipastikan. Kalau tidak, yang terjadi bukan penataan, melainkan perpindahan masalah,” tegasnya.
Ia menyebut menerima keluhan pelaku UMKM di lokasi baru Taman Gapis yang dinilai belum siap sarana dan prasarana. Keluhan itu, kata Arham, bukan bentuk anti-pemerintah, melainkan suara yang harus didengar.
*Prioritas dan Optimalisasi*
Arham juga menyinggung wacana penataan Pusper dan efektivitas Pasar Modern Lamataesso. Ia menilai pemerintah perlu prioritas jelas. Lebih baik optimalkan satu kawasan tuntas, daripada banyak agenda tapi hasil belum maksimal.
“Pembangunan bukan berapa banyak proyek diumumkan. Pembangunan adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
*Stop Lihat ke Belakang*
Arham menyoroti kecenderungan penjelasan persoalan publik yang masih dikaitkan ke pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, setelah lebih setahun menjabat, rakyat butuh solusi, bukan alasan.
“Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak pujian di media. Sejarah akan mencatat apakah rakyat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan,” pungkasnya.
Arham menegaskan tulisan ini bukan penolakan pembangunan atau serangan personal. Ini bentuk kepedulian agar kekuasaan tetap di jalur kepentingan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Soppeng hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. NEWSPOST membuka ruang hak jawab seluas-luasnya untuk Pemkab, Dinas Perdagangan, dan pihak terkait. (H.R, S. Redaksi)
