Angka benar, tapi bukan rapor kenaikan kelas. Rakyat butuh data utuh, bukan sorak semu_
SOPPENG, http://NEWSPOST.ID* – Kabar pertumbuhan ekonomi Soppeng 9,39% pada Triwulan I 2026 disambut gembira. Angka itu menempatkan Soppeng peringkat 5 se-Sulsel, di atas rata-rata provinsi 6,88% dan nasional 5,61%. Data diumumkan Kepala BPS RI pada Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Makassar, 10 Juni 2026.
Namun kebanggaan yang sehat harus melek data. Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA sekaligus Ketua Umum LHI, Arham MSi La Palellung, mengajak warga memahami angka 9,39% itu secara jujur dan utuh, Senin 15/6/2026.
*1. Angkanya Benar, Tapi Ini “Nilai Ulangan” Bukan “Rapor”*
Arham menegaskan data BPS sahih dan tidak diragukan. Pertumbuhan 9,39% y-on-y berarti produksi Januari-Maret 2026 naik 9,39% dibanding periode sama 2025.
“Tapi ini nilai satu ulangan, bukan rapor kenaikan kelas,” ujarnya.
Ia mengingatkan tren tahunan Soppeng: 3,33% pada 2023, 4,06% pada 2024, dan 4,77% pada 2025. Triwulan I kebetulan bertepatan panen raya padi — “ulangan paling mudah” bagi daerah agraris.
“Ketika triwulan tanpa panen dirata-ratakan, angka tahunan 2026 hampir pasti jauh lebih rendah. Kalau nanti 5-6%, itu normalisasi, bukan kemunduran,” jelasnya.
*2. Hampir Semua Tetangga Juga “Dapat Nilai 9”*
Triwulan I 2026 bukan hanya Soppeng yang tinggi. Sinjai 11,14%, Selayar 9,83%, Maros 9,54%, Pangkep 9,47%. Dari 24 kab/kota Sulsel, hanya Luwu Timur yang minus.
“Jika satu anak dapat nilai 9, mungkin ia pintar. Jika satu kelas dapat 9, berarti soalnya mudah. Lonjakan ini gelombang se-Sulsel, bukan keistimewaan kebijakan satu daerah,” kata Arham.
Mengakuinya semata-mata keberhasilan kebijakan daerah, menurutnya, adalah penyederhanaan berlebihan.
*3. Faktor Pendorong Jarang Diberitakan: Belanja Pemerintah*
Bagian paling krusial yang luput dari sorotan: BPS Sulsel mencatat lapangan usaha tertinggi di Sulsel adalah administrasi pemerintahan, tumbuh 20,56%. Pemicunya konsumsi pemerintah naik 35,14% akibat frontloading atau percepatan belanja APBD/APBN di awal tahun.
“Sebagian besar tenaga pendorong ekonomi awal 2026 adalah uang APBD/APBN yang digas penuh di awal. Begitu gas normal di triwulan berikut, laju ekonomi akan menyesuaikan,” tegasnya.
Bahkan q-to-q, ekonomi Sulsel terkontraksi 3,30%. Angka musiman yang sah, tapi jarang dikutip.
*4. Pertanian Melambat, Kemiskinan Turun Pelan*
Ironisnya, sektor pertanian Sulsel justru melambat. Tanaman pangan tumbuh 12,64% tapi lebih rendah dari triwulan I 2025. Padahal 2025 adalah periode luar biasa pasca El Niño, produksi beras Sulsel tembus 700 ribu ton vs 35 ribu ton 2024.
“Cerita panen raya sukses sebenarnya kelanjutan momentum tahun lalu, bukan terobosan baru,” ujar Arham.
Ukuran kesejahteraan sejati, lanjutnya, adalah kemiskinan. Data Susenas BPS: kemiskinan Soppeng hanya turun dari 8,76% ke 7,48% dalam 10 tahun. Artinya masih ∼18 ribu jiwa miskin. Kecepatan turun cuma 0,13 poin/tahun.
“Kalau pertumbuhan benar dirasakan rakyat, kurva kemiskinan harus turun curam. Sejauh ini belum,” katanya.
Gini Ratio Soppeng 0,331 memang rendah, terbaik di Sulsel. Tapi Arham meluruskan: Gini rendah artinya merata membagi kue, bukan kuenya besar. Di daerah agraris sering berarti “merata dalam keterbatasan”.
*5. Yang Perlu Dipantau Warga*
Arham menyebut 5 indikator lebih jujur dari angka triwulan:
1. Pertumbuhan tahunan 2026 vs 4,77% 2025 saat rilis awal 2027
2. Harga gabah di tingkat petani panen berikutnya
3. Data kemiskinan & pengangguran terbaru BPS
4. Realisasi infrastruktur pertanian, pembiayaan UMKM, pelatihan SDM
5. Tumbuhnya pengolahan hasil pertanian di Soppeng, agar gabah tak keluar mentah
Ia menutup dengan ajakan ke Pemkab: publikasikan data lengkap berkala. Pertumbuhan tahunan, kemiskinan, harga gabah, realisasi belanja.
“Pemerintahan percaya diri dengan capaian tidak ragu buka data. Masyarakat paham data jadi pendukung paling setia,” pungkasnya.
*Catatan Redaksi*: Tulisan ini opini edukasi publik. NEWSPOST membuka ruang hak jawab seluas-luasnya untuk Pemkab Soppeng, BPS, dan pihak terkait. (Tim.Red)
